Pada Senin, 26 Agustus 2024 lalu, pemerintah Australia resmi mengesahkan undang-undang baru yang memberikan perlindungan lebih bagi karyawan dari gangguan pekerjaan di luar jam kerja.

Undang-undang ini dikenal sebagai "hak untuk menolak" dan memungkinkan karyawan untuk mengabaikan e-mail atau telepon yang berhubungan dengan pekerjaan di luar jam kerja tanpa takut mendapat sanksi dari perusahaan.

Perlindungan Hak Karyawan di Luar Jam Kerja

Menurut undang-undang yang baru disahkan ini, karyawan di Australia kini memiliki hak untuk menolak komunikasi dari kantor, baik itu melalui e-mail maupun telepon, jika itu dilakukan di luar jam kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi yang sering kali terganggu oleh perkembangan teknologi.

Ninobola Cacabola Bolalion Adirabet  Momobola  Bolaturbo  Bolabesar  Bolamacan  Papibola  Briobola

"Sebelum kita memiliki teknologi digital, tidak ada gangguan. Sekarang, terasa umum menerima e-mail, SMS, telepon di luar jam kerja, bahkan saat liburan," ujar John Hopkins, seorang profesor di Universitas Teknologi Swinburne.

Pernyataan Hopkins ini menyoroti betapa teknologi telah mengubah batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi, yang sering kali membuat karyawan merasa harus selalu tersedia, bahkan di luar jam kerja resmi.

Penegakan Aturan dan Denda bagi Pelanggar

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini tetap memberikan fleksibilitas untuk situasi tertentu. Misalnya, untuk karyawan dengan jam kerja yang tidak menentu atau fleksibel, mereka masih bisa menolak dihubungi di luar jam kerja asalkan memiliki alasan yang dinilai wajar.

Penilaian wajar atau tidaknya suatu penolakan tersebut dilakukan oleh Fair Work Commission (FWC), sebuah organisasi ketenagakerjaan di Australia.

FWC memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengatur pelaksanaan undang-undang ini. Mereka dapat memutuskan apakah suatu perusahaan telah melanggar aturan dengan menghubungi karyawan di luar jam kerja tanpa alasan yang jelas.

Jika ditemukan pelanggaran, FWC dapat mengenakan denda yang tidak main-main, yakni hingga 19.000 dollar Australia (sekitar Rp 199 juta) untuk karyawan, dan 94.000 dollar Australia (sekitar Rp 985 juta) untuk perusahaan.

Regulasi ini dilatarbelakangi oleh hasil survei yang dilakukan oleh Institut Australia, yang menunjukkan bahwa rata-rata jam lembur tanpa upah yang dialami oleh pekerja Australia mencapai 281 jam sepanjang tahun 2023. Angka ini menunjukkan betapa signifikan dampak teknologi terhadap jam kerja karyawan, yang seolah memaksa mereka untuk terus terlibat dalam urusan kantor meski di luar jam kerja resmi.

Namun, meskipun banyak pihak yang menyambut baik aturan ini, ada juga yang meragukan efektivitasnya. Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Australian Industry Group, misalnya, menyuarakan kekhawatiran bahwa aturan ini bisa menimbulkan kebingungan, terutama bagi eksekutif perusahaan.

Mereka berpendapat bahwa regulasi ini dapat menghambat fleksibilitas dalam operasional perusahaan, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Ikuti Jejak Perancis

Australia bukanlah negara pertama yang menerapkan regulasi semacam ini. Perancis menjadi pelopor dengan memperkenalkan undang-undang serupa pada tahun 2017. Regulasi di Perancis ini juga memberikan hak kepada karyawan untuk mengabaikan e-mail atau telepon kantor di luar jam kerja tanpa takut mendapat sanksi.

Setelah disahkannya undang-undang tersebut, Perancis bahkan sempat mendenda perusahaan pengendali hama, Rentokil Initial, sebesar 60.000 euro (sekitar Rp 1 miliar) karena memaksa karyawannya untuk selalu mengaktifkan ponsel mereka di luar jam kerja. Kasus ini menjadi contoh betapa seriusnya penerapan regulasi tersebut di Perancis.

Selain Australia dan Perancis, beberapa negara lain, terutama di Amerika Latin dan Eropa, juga telah mengikuti jejak yang sama dengan memperkenalkan undang-undang serupa. Belgia, misalnya, juga memiliki regulasi yang melindungi hak karyawan untuk menikmati waktu pribadi mereka tanpa gangguan dari pekerjaan.

---