Terdapat pandangan bahwa sistem kesejahteraan di Indonesia mengikuti paradigma universal, di mana setiap individu seharusnya mendapatkan perlindungan sosial yang merata. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kontroversi mengenai efektivitas layanan sosial dan kesejahteraan, terutama bagi kelompok tertentu seperti nelayan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan kesejahteraan yang diterapkan belum sepenuhnya berdampak bagi mereka, sehingga nelayan tetap menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesejahteraan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kembali sistem perlindungan sosial serta kebijakan maritim yang belum teratur, dengan fokus pada kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kajian ini bertujuan untuk mendorong pencarian model baru dalam produksi kesejahteraan negara yang lebih relevan bagi nelayan lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis guna memahami pengalaman langsung para nelayan dalam menghadapi ketidakpastian kesejahteraan mereka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta tinjauan dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi para nelayan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa nelayan lokal di Kabupaten Bone menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kesejahteraan mereka. Tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakpastian ini adalah monopoli ekonomi, relasi kekuasaan yang timpang, serta praktik perikanan yang belum diatur secara optimal.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan adalah monopoli ekonomi dalam sektor perikanan. Banyak nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan akses terhadap pasar yang adil karena adanya dominasi oleh pihak tertentu, seperti pemodal besar dan tengkulak. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam sistem ekonomi yang tidak menguntungkan, di mana harga hasil tangkapan lebih banyak dikendalikan oleh pihak lain daripada oleh nelayan itu sendiri. Selain itu, nelayan juga menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap alat tangkap yang lebih modern, sehingga produktivitas mereka tetap rendah dibandingkan dengan nelayan yang memiliki sumber daya lebih besar.

Selain faktor ekonomi, relasi kekuasaan yang tidak seimbang juga berkontribusi terhadap ketidakpastian kesejahteraan nelayan. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan suara dan kepentingan nelayan kecil, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam kebijakan maritim nasional maupun daerah. Ketimpangan ini membuat nelayan sulit mendapatkan akses terhadap bantuan sosial, subsidi, ataupun program perlindungan lainnya yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kesejahteraan negara.

Selanjutnya, praktik perikanan yang tidak diatur dengan baik turut memperburuk situasi para nelayan. Banyaknya aktivitas perikanan ilegal dan eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan menyebabkan hasil tangkapan nelayan semakin menurun. Tanpa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, nelayan kecil semakin rentan terhadap persaingan yang tidak sehat dengan kapal-kapal besar yang lebih dominan dalam eksploitasi sumber daya laut.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama nelayan lokal, harus diintegrasikan ke dalam sistem kesejahteraan negara agar mereka dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih inklusif, termasuk regulasi yang melindungi hak-hak nelayan, memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi, serta menciptakan mekanisme perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Dengan pendekatan kebijakan yang lebih terstruktur dan berbasis pada realitas di lapangan, diharapkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Bone maupun daerah pesisir lainnya dapat meningkat. Reformasi dalam sistem kesejahteraan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan agar nelayan dapat keluar dari siklus kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Tanpa adanya upaya yang sistematis, kelompok nelayan akan terus berada dalam kondisi rentan, sehingga urgensi dalam menciptakan model kesejahteraan baru yang lebih inklusif menjadi semakin penting.

Silahkan kunjungi laman berikut: 

---